MINAHASA — Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP. menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk menjadikan pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) sebagai bagian penting dari arah tata kelola pemerintahan.
Komitmen tersebut mengemuka saat Bupati Robby menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah Mangatas Nadeak, S.Pd., SH., MH., yang membawahi wilayah kerja Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo, bersama Koordinator Wilayah Kerja HAM Sulawesi Utara Edwin Lodewyk Metusala, SH., di Ruang Kerja Bupati Minahasa, Kamis (3/9/2026).
Baca juga: MINAHASA PERANGI KORUPSI
Audiensi menjadi ruang konsolidasi dan simpul sinergi antara Pemkab Minahasa dan Kementerian HAM untuk memperkuat koordinasi dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan dengan menjunjung prinsip keadilan, kesetaraan, nondiskriminasi, serta penghormatan terhadap hak masyarakat.
Bagi Bupati Robby, HAM tidak berhenti sebagai terminologi administratif, tetapi harus menjadi kompas kebijakan yang mengarahkan setiap langkah pemerintahan agar pembangunan dan pelayanan publik benar-benar berorientasi pada kepentingan warga.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa akan terus mendukung berbagai program Kementerian HAM serta memperkuat sinergi dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Kabupaten Minahasa,” ujar Bupati Robby.
Penguatan sinergi tersebut sekaligus menjadi jembatan kebijakan antara agenda pemerintah pusat dan kebutuhan masyarakat di daerah. Pemerintahan diarahkan tidak hanya mengejar capaian pembangunan, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil dan hak masyarakat mendapatkan tempat dalam setiap proses kebijakan.
Dalam audiensi, Bupati turut didampingi jajaran Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
Kehadiran perangkat daerah terkait mempertegas bahwa agenda HAM ditempatkan sebagai urusan lintas sektor yang bersinggungan langsung dengan pemerintahan, pembangunan, hukum, pelayanan publik, dan kehidupan sosial masyarakat.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut diharapkan menjadi titik temu strategis untuk memperkuat koordinasi dan menerjemahkan prinsip HAM ke dalam program serta kebijakan yang lebih konkret.
Di bawah kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey, HAM diposisikan sebagai kompas pemerintahan, sinergi sebagai jembatan kebijakan, dan pelayanan publik sebagai panggung pembuktian keberpihakan kepada masyarakat.
Pesan strategis dari audiensi tersebut jelas: pemerintahan yang kuat bukan hanya mampu menggerakkan pembangunan, tetapi juga mampu memastikan setiap kebijakan berjalan dalam koridor keadilan, penghormatan hak, dan kepentingan publik.
★Vev@
