MINAHASA – Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP. mengonsolidasikan langkah transformasi digital Pemkab Minahasa dengan memperkuat tata kelola perpajakan dan pertanahan berbasis data.

Langkah ini ditandai melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam replikasi dan pemanfaatan Sistem Peta Pajak dan Pertanahan, Senin (21/9/2026).

Didampingi Sekda Minahasa Dr. Lynda D. Watania, MM., M.Si., Robby menempatkan digitalisasi sebagai instrumen pembenahan tata kelola—menghubungkan data perpajakan, informasi pertanahan, pemetaan objek pajak, hingga pelayanan publik dalam ekosistem yang lebih terintegrasi.

Sistem tersebut diharapkan memperkuat akurasi basis data, transparansi, efektivitas administrasi, sekaligus mendukung pengelolaan potensi penerimaan daerah.

Agenda di Kantor Wali Kota Tangerang Selatan itu dihadiri perwakilan Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, KPK RI, Gubernur Banten, serta Wali Kota Tangerang Selatan dan diikuti sekitar 60 kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia.

Bagi Minahasa, forum tersebut menjadi ruang konsolidasi dan pembelajaran dalam mempercepat agenda digital government serta membangun infrastruktur pemerintahan yang semakin adaptif terhadap teknologi.

Dengan menempatkan data sebagai fondasi, digitalisasi sebagai kompas, dan pelayanan publik sebagai orientasi, langkah Robby Dondokambey mempertegas arah konsolidasi tata kelola pemerintahan Minahasa menuju sistem yang lebih terukur, terintegrasi, transparan, dan responsif. Dalam rangkaian kegiatan, Robby bersama jajaran juga memantau Stand Tangerang Selatan Expo.

★Vev@

MINAHASA — Perubahan APBD 2026 ditegaskan bukan sekadar reposisi angka, melainkan momentum mengubah anggaran menjadi kerja nyata dan manfaat konkret bagi masyarakat. Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP, menegaskan setiap rupiah harus memiliki jejak manfaat melalui program yang tepat sasaran, terukur, dan menyentuh kebutuhan rakyat.

Pesan tersebut disampaikan Robby dalam Rapat Paripurna DPRD Minahasa, Senin (14/9/2026). Ia menekankan agar perubahan anggaran tidak berhenti sebagai perubahan administrasi, tetapi menjadi instrumen akselerasi pembangunan, penguatan pelayanan publik, dan penggerak kesejahteraan masyarakat.

Di sisi legislatif, Ketua DPRD Minahasa Frangky Wolayan, SE, memimpin jalannya pembahasan bersama jajaran pimpinan DPRD. Sinergi eksekutif-legislatif menjadi poros konsolidasi fiskal daerah, memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki arah, disiplin, integritas, serta output yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dengan semangat kolaborasi lintas pemerintahan dan seluruh elemen masyarakat, Perubahan APBD 2026 diarahkan menjadi mesin kebijakan yang mengubah angka menjadi karya dan anggaran menjadi kesejahteraan, sekaligus memperkuat langkah menuju visi Minahasa sebagai Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera.

★Vev@

Turun langsung memeriksa kendaraan roda dua dan roda empat milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bupati Robby memastikan kondisi fisik, kelaikan operasional, kelengkapan fasilitas, serta administrasi kendaraan, termasuk PKB dan STNK.

Bagi Robby, kendaraan dinas bukan simbol privilese jabatan, melainkan aset publik yang dibeli dengan uang rakyat dan wajib dikembalikan manfaatnya kepada rakyat.

“Setiap kendaraan dinas adalah aset milik daerah yang dibeli dari uang rakyat. Karena itu, penggunaannya harus bertanggung jawab, tepat sasaran, serta dirawat dengan baik,” tegas Robby.

Ia juga memperingatkan seluruh pimpinan OPD agar memperkuat tanggung jawab terhadap aset yang berada di bawah pengawasan masing-masing.

“Jangan ada kendaraan dinas yang menunggak pajak atau digunakan di luar peruntukan resmi,” tegasnya.

Apel kendaraan menjadi “audit visual” untuk memetakan kondisi armada sekaligus pijakan penataan distribusi, pemutakhiran inventaris, pemeliharaan, dan efisiensi aset daerah.

Pesannya jelas: tertib aset adalah tertib pemerintahan. Di bawah kepemimpinan Bupati Robby, setiap kendaraan harus memiliki fungsi, pengguna, kondisi, dan pertanggungjawaban yang jelas.

Aset daerah harus bergerak, birokrasi harus terkendali, dan setiap roda pemerintahan harus bermuara pada pelayanan terbaik bagi masyarakat Minahasa.

★Vev@

MINAHASA – Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., M.AP., memperkuat konsolidasi birokrasi dan pengawasan internal melalui Rapat Evaluasi Progres Pelaporan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Risk Based Surveillance (RBS) Tahun 2026, Kamis (3/9/2026).

Berlangsung di Ruang Kerja Wakil Bupati, rapat tersebut menjadi ruang kendali birokrasi untuk mengukur capaian pelaporan perangkat daerah, memetakan hambatan, mempercepat pemenuhan data dan dokumen, sekaligus memastikan indikator pencegahan korupsi berjalan sesuai target.

Dihadiri jajaran pimpinan perangkat daerah terkait, forum ini menegaskan bahwa penguatan integritas merupakan kerja kolektif lintas sektor, bukan tanggung jawab satu institusi semata.

Wabup Vanda menegaskan, MCSP-RBS tidak boleh direduksi menjadi sekadar kewajiban administratif. Setiap laporan harus ditopang data yang benar, lengkap, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Setiap perangkat daerah harus memahami tanggung jawabnya masing-masing. Pelaporan yang baik harus didukung data yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terpenting, seluruh proses ini harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.

Vanda juga menginstruksikan perangkat daerah yang masih memiliki kekurangan agar segera mengambil langkah korektif tanpa menunggu batas akhir pelaporan.

“Jangan menunggu sampai batas waktu. Kalau masih ada yang perlu dilengkapi atau diperbaiki, segera ditindaklanjuti. Kita harus bekerja bersama agar seluruh target dapat dipenuhi dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, pendekatan RBS menjadi sistem peringatan dini dalam mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko penyimpangan. Pengawasan berbasis risiko diarahkan agar penggunaan sumber daya daerah semakin efektif, program berjalan sesuai perencanaan, serta budaya pencegahan korupsi semakin mengakar dalam birokrasi.

Dalam kerangka kepemimpinan Vanda, evaluasi MCSP-RBS diposisikan sebagai “kompas integritas” yang mengarahkan perangkat daerah untuk bergerak dalam satu garis akuntabilitas.

Setiap kebijakan harus memiliki kendali. Setiap program harus memiliki pengawasan. Setiap anggaran harus memiliki pertanggungjawaban. Dan setiap risiko harus diantisipasi sebelum berubah menjadi persoalan.

Melalui konsolidasi lintas perangkat daerah dan evaluasi berkala, Pemkab Minahasa terus memperkuat arsitektur pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan akuntabel.

Langkah tersebut sekaligus mempertegas arah kepemimpinan Wabup Vanda Sarundajang dalam membangun birokrasi yang tidak sekadar patuh pada prosedur, tetapi memiliki ketahanan integritas dan budaya kerja preventif.

Pengawasan diperketat, risiko dipetakan, birokrasi dikonsolidasikan—integritas dijadikan sistem, bukan sekadar slogan.

★Vev@

MINAHASA — Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP. menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk menjadikan pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) sebagai bagian penting dari arah tata kelola pemerintahan.

Komitmen tersebut mengemuka saat Bupati Robby menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah Mangatas Nadeak, S.Pd., SH., MH., yang membawahi wilayah kerja Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo, bersama Koordinator Wilayah Kerja HAM Sulawesi Utara Edwin Lodewyk Metusala, SH., di Ruang Kerja Bupati Minahasa, Kamis (3/9/2026).

Audiensi menjadi ruang konsolidasi dan simpul sinergi antara Pemkab Minahasa dan Kementerian HAM untuk memperkuat koordinasi dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan dengan menjunjung prinsip keadilan, kesetaraan, nondiskriminasi, serta penghormatan terhadap hak masyarakat.

Bagi Bupati Robby, HAM tidak berhenti sebagai terminologi administratif, tetapi harus menjadi kompas kebijakan yang mengarahkan setiap langkah pemerintahan agar pembangunan dan pelayanan publik benar-benar berorientasi pada kepentingan warga.

“Pemerintah Kabupaten Minahasa akan terus mendukung berbagai program Kementerian HAM serta memperkuat sinergi dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Kabupaten Minahasa,” ujar Bupati Robby.

Penguatan sinergi tersebut sekaligus menjadi jembatan kebijakan antara agenda pemerintah pusat dan kebutuhan masyarakat di daerah. Pemerintahan diarahkan tidak hanya mengejar capaian pembangunan, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil dan hak masyarakat mendapatkan tempat dalam setiap proses kebijakan.

Dalam audiensi, Bupati turut didampingi jajaran Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Kehadiran perangkat daerah terkait mempertegas bahwa agenda HAM ditempatkan sebagai urusan lintas sektor yang bersinggungan langsung dengan pemerintahan, pembangunan, hukum, pelayanan publik, dan kehidupan sosial masyarakat.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut diharapkan menjadi titik temu strategis untuk memperkuat koordinasi dan menerjemahkan prinsip HAM ke dalam program serta kebijakan yang lebih konkret.

Di bawah kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey, HAM diposisikan sebagai kompas pemerintahan, sinergi sebagai jembatan kebijakan, dan pelayanan publik sebagai panggung pembuktian keberpihakan kepada masyarakat.

Pesan strategis dari audiensi tersebut jelas: pemerintahan yang kuat bukan hanya mampu menggerakkan pembangunan, tetapi juga mampu memastikan setiap kebijakan berjalan dalam koridor keadilan, penghormatan hak, dan kepentingan publik.

★Vev@

MINAHASA

☆Vev@

Pemerintah Kabupaten Minahasa resmi melepas 23 Praja Muda Angkatan XXXV Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Utara setelah menuntaskan program Magang II. Penutupan kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si, di Ruang Sidang Kantor Bupati, Selasa (3/2/2026).

Sekda Lynda Watania menekankan bahwa praktik lapangan ini merupakan fase krusial bagi calon birokrat untuk membandingkan teori di bangku kuliah dengan realitas pelayanan publik. “Magang ini adalah era pembelajaran untuk membandingkan antara teori dan implementasi. Di lapangan, kita belajar bahwa pelayanan publik bukan sekadar prosedur operasional standar (SOP), tetapi bagaimana menghadapi dinamika masyarakat yang beragam,” ujarnya.

Selama 30 hari, para praja ditempatkan di empat kecamatan untuk mengawal 11 program strategis, termasuk percepatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui pelayanan “jemput bola” bersama Disdukcapil Minahasa. Sekda Lynda Watania mengingatkan para praja bahwa data kependudukan adalah “embrio” dari seluruh kebijakan negara.

Direktur IPDN Kampus Sulawesi Utara, Dr. Drs. Arnold Poli, S.H., M.AP., mengapresiasi dukungan penuh Pemkab Minahasa dalam memfasilitasi kebutuhan teknis dan penyediaan orang tua asuh bagi praja di lapangan. “Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran yang telah menerima anak-anak kami,” katanya.

Ariani Puspitasari, perwakilan praja asal Yogyakarta, mengaku terkesan dengan keramahan warga Minahasa. “Kami belajar mendekatkan diri kepada masyarakat dan memahami bahwa integritas adalah kunci utama sebagai pelayan publik,” ungkapnya.

Acara penarikan ini turut dihadiri oleh Koordinator Akademik dan Kerjasama IPDN Sulut Renny Taniowas, S.Sos., M.Si, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, serta Kepala BKPSDM Kabupaten Minahasa.

Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si, MAP, bersama Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, SS, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Hi. Prabowo Subianto, dan diikuti oleh kepala daerah serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia.

Rakornas ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa hormat dan kebanggaannya atas antusiasme para peserta Rakornas. “Hati saya bergetar melihat, mendengar, dan merasakan semangat saudara-saudara sekalian. Kalau semangat saudara sungguh-sungguh berasal dari kalbu saudara-saudara sekalian yang paling dalam, masa depan bangsa kita, saya yakin aman dan saya yakin kita akan berhasil,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri, M.Tito Karnavian, menambahkan bahwa Rakornas ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi program prioritas Presiden. Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, setelah pada tahun pertama pelaksanaannya telah banyak capaian positif yang diraih.

Bupati Robby Dondokambey menilai Rakornas ini memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. “Rakornas 2026 menjadi sarana penting untuk membangun kesamaan pemahaman, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menyinergikan kebijakan pemerintah pusat dengan implementasinya di daerah,” tambahnya.

Dengan keikutsertaan dalam Rakornas ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengimplementasikan program-program strategis nasional demi percepatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Rakornas ini diikuti oleh 4.011 peserta dari berbagai instansi dan unsur pemerintahan, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat sinergi pusat-daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, menjadi narasumber dalam Siaran Luar Studio Radio Republik Indonesia (RRI) Manado dengan topik “Menuju Pemilihan Hukum Tua Minahasa Tahun 2026 yang Jujur dan Adil” di Taman God Bless Lapangan Sam Ratulangi Tondano, Senin (2/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Lynda Watania menekankan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk mendukung terselenggaranya Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) tahun 2026 yang demokratis, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keadilan. “Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan penjamin agar seluruh tahapan Pilhut berjalan dengan baik, tertib, serta bebas dari intervensi. Yang paling penting adalah menjaga netralitas aparatur dan mendorong partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya.

Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Komisi I, Rio Rindengan, juga menjadi narasumber dan menekankan pentingnya pengawasan serta peran legislatif dalam mendukung regulasi dan pelaksanaan Pilhut agar berjalan sesuai aturan. “Masyarakat harus menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab,” tambahnya.

Siaran luar studio ini disiarkan langsung oleh RRI Manado dan mendapat perhatian dari masyarakat yang hadir di lokasi.

Topik-News.com

Minahasa — Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si, MAP, memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Minahasa di Ruang Sidang Kantor Bupati pada Jumat, 19 Desember 2025.

Rapat ini, yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Minahasa, Drs. Robby Longkutoy, MM, dan Sekretaris Daerah, Dr. Lynda D. Watania, MM.MSi, bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar sektor guna menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah.

Bupati Robby Dondokambey dalam arahannya menekankan pentingnya rapat Forkopimda sebagai forum strategis untuk meningkatkan sinergi lintas sektor. Ia menegaskan perlunya penyatuan visi dan langkah, serta sosialisasi mengenai isu-isu aktual yang dihadapi daerah. Isu-isu tersebut meliputi keamanan dan ketertiban, pemerintahan, sosial kemasyarakatan, serta ekonomi dan pembangunan.

Dalam konteks keamanan, Bupati menggarisbawahi bahwa stabilitas daerah menjadi landasan utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Diskusi juga mencakup strategi penanganan masalah sosial yang kian berkembang dan tantangan dalam pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.

Bupati berharap dengan adanya koordinasi yang baik antar pimpinan daerah, segala tantangan yang ada dapat dikelola secara efektif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat Minahasa.